Goeboek Sedekah

MATARAM, KOMPAS.com - Hujan lebat yang mengguyur Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (18/11/2017) sore, menyebabkan banjir di Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Akibat kejadian tersebut, ratusan rumah diterjang banjir dan dua orang warga meninggal dunia.

Dua korban meninggal atas nama Wasila Cantika (9) warga Dusun Lokon, Desa Sepit, Kecamatan Keruak dan Rozi Gazali (16) warga Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

"Satu orang meninggal karena kejatuhan bangunan (Cantika) dan satu meninggal karena hanyut (Rozi Gozali)," terang Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, melalui pesan singkat, Minggu (19/11/2017).

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menyebut, sebanyak 578 KK dan 2.280 jiwa terdampak banjir. Jumlah warga yang mengungsi 141 jiwa. Empat orang luka-luka dan dua warga meninggal dunia.

Selain itu, 20 jembatan penghubung antardesa rusak, satu gardu listrik di Desa Sempit dan lima buah tiang listrik tumbang. Akses air bersih terputus, 10 rumah warga rusak berat,  sementara 598 rumah rusak ringan.

Baca juga : Banjir di Grobogan Surut, Tanggul Jebol Mulai Diperbaiki

"Saat ini warga membutuhkan air bersih, makanan, selimut, terpal, dan karung," terang Kepala Pelaksana BPBD NTB Muhammad Rum melalui pesan singkat.

Dalam upaya penanggulangan bencana ini, petugas menghadapi beberapa tantangan seperti masih tingginya potensi hujan, area terdampak yang cukup luas dan tersebar, serta luapan air dan lumpur yang menggenangi akses jalan.

Tim penanggulangan bencana telah mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Petugas juga telah mendirikan posko tanggap darurat yang dipusatkan di Kantor Camat Keruak, Lombok Timur.

Akibat kejadian ini, BPBD NTB tetapkan tanggap darurat 7 hari dimulai sejak Minggu (19/11/2017) hingga (24/11/2017).

Media Bangsaku - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik PBB yang membiarkan biksu radikal Wirathu bertindak sesuka hatinya. Setelah melakukan pembantaian etnis Rohingya, Wirathu juga mengancam Aceh yang telah memberi hukuman cambuk kepada dua orang umat Buddha. Padahal, mereka sendiri yang meminta hukuman berdasar syariat Islam tersebut.

''PBB sangat memalukan. Terutama saat menyebut mengenai prinsip-prinsip, nilai, dan keadilan di dunia. Di mana kebebasan dalam beragama? Mereka memulai peperangan. Tidak ada penjelasan lain,'' kata Erdogan seperti dikutip rakyatsumatera.com dari The Independent, Kamis (16/3).

Rohingya sering digambarkan sebagai minoritas dunia yang paling teraniaya. Mereka adalah kelompok etnis Muslim yang telah tinggal berabad-abad di Myanmar, negeri mayoritas Buddha. Saat ini, ada sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya yang tinggal di negara Asia Tenggara.

Rohingya berbicara dengan bahasa Rohingya atau Ruaingga, sebuah dialek yang berbeda dengan yang lainnya yang diucapkan di Negara Bagian Rakhine dan seluruh Myanmar. Mereka tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak tahun 1982. Hal ini membuat mereka tidak mempunyai kewarganegaraan.

Hampir semua orang Rohingya di Myanmar tinggal di negara bagian pesisir barat Rakhine dan tidak diizinkan pergi tanpa izin dari pemerintah. Ini adalah salah satu negara bagian termiskin di negara ini dengan berbagai kekurangan.

berlanjut, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga baik melalui darat atau kapal selama beberapa dekade.

Lalu bagaimana dan mengapa mereka dianiaya?

Tak lama setelah kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1948, Undang-undang Kewarganegaraan Uni disahkan, menentukan etnis mana yang bisa mendapatkan kewarganegaraan. Menurut laporan tahun 2015 oleh Klinik Hak Asasi Manusia Internasional di Yale Law School, Rohingya tidak disertakan.

Rohingya awalnya diberi identitas atau kewarganegaraan seperti itu di bawah ketentuan generasional. Selama ini, beberapa Rohingya juga bertugas di parlemen.

Setelah kudeta militer 1962 di Myanmar, keadaan berubah secara dramatis bagi Rohingya. Semua warga negara diminta untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Rohingya hanya diberi kartu identitas asing, yang membatasi pekerjaan dan kesempatan pendidikan yang dapat mereka dapatkan.

Pada tahun 1982, sebuah undang-undang kewarganegaraan baru disahkan, yang secara efektif membuat Rohingya tidak punya kewarganegaraan. Di bawah hukum, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara ini. Undang-undang tersebut menetapkan tiga tingkat kewarganegaraan. Untuk mendapatkan tingkat yang paling dasar (naturalisasi kewarganegaraan), harus ada bukti bahwa keluarganya pernah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948, serta kelancaran salah satu bahasa nasional. Banyak warga Rohingya yang kekurangan dokumen semacam itu karena tidak tersedia.

Undang-undang ini membuat hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, mempraktekkan agama mereka dan mengakses layanan kesehatan terus dibatasi. Rohingya tidak dapat memberikan suara dan bahkan jika mereka melewati tes kewarganegaraan, mereka harus mengidentifikasi diri mereka sebagai “naturalisasi”.

Sejak tahun 1970an, sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang untuk melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, serta Malaysia, Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selama kekerasan tersebut, para pengungsi sering melaporkan adanya pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran dan pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Setelah insiden pembunuhan sembilan polisi perbatasan pada bulan Oktober 2016, pasukan mulai bergerak ke desa-desa di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah menyalahkan pembunuhan tersebut kepada pejuang dari kelompok Rohingya yang bersenjata. Hal ini menyebabkan tindakan keras dari keamanan terhadap desa-desa di Rohingya. Selama tindakan keras tersebut, pasukan pemerintah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan dan pembakaran–tuduhan yang tidak diakui pemerintah.

Pada bulan November 2016, seorang pejabat PBB menuduh pemerintah melakukan “pembersihan etnis” Muslim Rohingya. Ini bukan pertama kalinya tuduhan semacam itu dibuat.

Pada bulan April 2013, misalnya, HRW mengatakan bahwa Myanmar sedang melakukan kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya. Pemerintah secara konsisten membantah tuduhan tersebut.

Baru-baru ini, militer Myanmar telah memberlakukan tindakan keras terhadap warga Rohingya di negara tersebut setelah pos polisi dan sebuah pangkalan militer diserang pada akhir Agustus.

Warga dan aktivis telah menggambarkan adegan-adegan pasukan yang menembaki tanpa pandang bulu pada pria Rohingya yang tidak bersenjata, wanita dan anak-anak.

Sejak kekerasan meletus, kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan kebakaran yang terjadi di setidaknya 10 wilayah Negara Rakhine di Myanmar. Lebih dari 50.000 orang telah melarikan diri dari kekerasan tersebut, dengan ribuan orang terjebak di tanah orang-orang di antara kedua negara.

Menurut PBB, ratusan warga sipil yang mencoba memasuki Bangladesh didorong mundur oleh patroli keamanan. Banyak di antara mereka yang ditahan dan dikembalikan ke Myanmar secara paksa. []

Sumber: Al Jazeera

Nasib pilu pengungsi Muslim Rohingya...

DIBURU DIDALAM NEGERI, DITOLAK DI NEGARA TEMPAT MENGUNGSI

Nasib pilu dialami etnis minoritas Muslim Rohingya, Myanmar. Warga paling tertindas di dunia ini lari ketakutan akibat tindakan kekerasan di negerinya, sementara ditolak negara lain saat mencari perlindungan.

Senin (28/8/2017) kemarin, penjaga perbatasan Bangladesh menolak ribuan etnis Muslim Rohingya. Kondisi ini terjadi setelah meletusnya kekerasan terburuk di Myanmar sejak bulan Oktober lalu.

Sekitar 6.000 warga etnis Rohingya terabaikan di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Mereka ditolak masuk oleh penjaga perbatasan Bangladesh.

“Sekitar 6.000 warga Myanmar berkumpul di perbatasan dan mencoba masuk ke Bangladesh,” ujar seorang pejabat senior Penjaga Perbatasan Bangladesh atau Border Guard Bangladesh (BGB), seperti dikutip AFP, Selasa 29 Agustus 2017.

Kehadiran warga Muslim Rohingya dan masyarakat Budha dari Rakhine, Myanmar, dipicu oleh serangan terkoordinasi oleh gerilyawan Rohingya. Serangan diarahkan terhadap 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada Jumat 25 Agustus.

Hingga saat ini dilaporkan sudah 104 jiwa tewas dalam serangan tersebut. Peristiwa tersebut merupakan yang terburuk pernah terjadi dalam lima tahun terakhir

Sebelumnya, Senin (28/08/2017), penjaga perbatasan Bangladesh juga mencegah etnis Rohingya memasuki Bangladesh. Aparat keamanan menahan dan mengusir sekitar 70 orang etnis Rohingya agar segera kembali ke Myanmar beberapa jam setelah kelompok minoritas muslim yang ketakutan ini saat mencoba melarikan diri dari serangan dan kekerasan di perbatasan Rakhine.

Menurut polisi, mereka mencegat orang-orang etnis Muslim Rohingya yang mencoba melintasi zona perbatasan ‘garis nol’.

“Mereka ditahan di 4 km di wilayah Dhaka saat mencoba untuk sampai ke Kamp Pengungsi Kutupalong yang membuat ribuan pengungsi Rohingya berantakan. Semua ditahan sebelum dikirim kembali ke Myanmar oleh penjaga perbatasan,” kata kepala polisi setempat Abul Khaer.

Beberapa dari mereka bahkan ditangkap saaat memasuki Bangladesh melalui daerah perbatasan Ghumdhum.

“Tolong selamatkan kami, kami ingin tinggal di sini, kalau tidak kami akan terbunuh,” kata Amir Hossain, seorang warga Rakhine berusia 61 tahun.

“Mereka meminta kami untuk tidak dikembalikan kembali ke Myanmar,” kata seorang polisi yang menolak mengungkapkan identitasnya.

Sementara itu, Kepala Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB), Manzurul Hassan Khan, mengkonfirmasi militer Myanmar menembaki warga Rohingya yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak ketika mereka mencoba menyeberangi perbatasan.

“Tatmadaw melepaskan lebih dari 12 senjata api dan tembakan mortir ke mereka dari perbukitan di dekat ‘garis nol’ dan mereka tidak segera memberi tahu kami mengenai tindakan tersebut,” katanya.

Kekerasan terjadi saat gerilyawarn Rohingya menyerang 30 kantor polisi pada hari Jumat lalu yang kemudian berlanjut pada hari berikutnya. Lebih dari 100 orang, sebagian besar gerilyawan, dilaporkan terbunuh.

Rakhine, wilayah termiskin di Myanmar adalah rumah bagi lebih dari satu juta orang Rohingya. Mereka menghadapi pembatasan di negara mayoritas Buddha, di mana ketegangan telah terjadi selama bertahun-tahun.

Sekitar 100.000 etnis Rohingya berkumpul di perbatasan dan mencoba memasuki Bangladesh setelah pertempuran dimulai di negara bagian barat Myanmar.

Hingga kini, penanganan terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya menjadi sebuah tantangan terbesar bagi Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar, Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar yang ditunjukkan memimpin Pusat Pelaksanaan Komite Pembangunan Perdamaian, Stabilitas dan Rakhine.

Peraih Nobel Perdamaian itu dituduh oleh beberapa kritikus Barat tidak bersuara terhadap pembantaian terhadap etnis Muslim Rohingya. Selama ini kelompok yang menjadi kaum minoritas paling menderita oleh serangan brutal militer Myanmar.

Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar dan dianggap pengungsi gelap pemerintah Bangladesh, meski telah mendiami daerah tempat tinggalnya selama berabad-abad.